Al-Sabah
dituduh menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan Kanada yang
sahamnya dimiliki oleh perusahaan Israel, tulis the Kuwaiti Times, Kamis
(11/4).
Dakwaan
terhadap Al-Sabah menyusul permintaan anggota parlemen Faisal
Al-Duwaisan yang dikirim ke kantor Kejaksaan Kuwait pada bulan Maret.
Pembahasan parlemen mengenai masalah ini ditunda oleh Majelis Nasional,
meskipun tak menyebut apa alasan dibalik penundaan pembahasan ini.
Sementara
itu, seorang pengacara memasukkan gugatan hukum mengenai masalah ini ke
Kejaksaan Kuwait. Persidangan akan menyelidiki kemungkinan bisa
memperoleh cukup bukti untuk memperkarakan Al-Sabah di pengadilan
khusus.
Al-Sabah,
yang juga menjabat sebagai Wakil Pertama Perdana Menteri Kuwait, tentu
menolak tuduhan kong-kalikong dengan Israel pada sebuah rapat Komisi
masalah Dalam Negeri dan Pertahanan di Majelis Nasional, tulis kantor
berita KUNA pada 27 Maret.
KUNA
menambahkan bahwa Asker Al-Enizi, ketua Komisi ini di parlemen Kuwait,
mengatakan bahwa Al-Sabah menegaskan fakta bahwa perusahan ini adalah
peusahaan Kanada dan bukan perusahaan Israel, ketika menggelar jumpa
pers.
“Mendagri
tak lagi berurusan dengan perusahaan yang dipertanyakan itu setelah
mendengar desas-desus dari Al-Duwaisan. Mendagri menghubungi sejumlah
kantor, temasuk Kedutaan Besar Kanada, yang ternyata menyatakan bahwa
perusahaan ini adalah perusahaan Kanada dan bukan Israel, “ KUNA
mengutip Al-Enizi. (inilah)
