Walaupun kabinet kali ini lebih banyak memasukkan partai-partai moderat, di mana Yahudi ultra-Orthodoks tidak lagi masuk dalam koalisi, namun para pejabat Yahudi yang duduk dalam pemerintahan dan parlemen Israel sekarang ini banyak yang merupakan pendukung dan penduduk pemukiman Yahudi, sehingga sangat mungkin akan menghambat pembicaraan damai dengan Palestina.
Meskipun pemerintahan baru mendukung perluasan pemukiman Yahudi, namun dalam pidatonya Netanyahu sempat bermanis kata dengan mengatakan bahwa pemerintahannya “mengulurkan tangan perdamaian” kepada Palestina.
“Dengan rekan Palestina yang berkehendak untuk melakukan negosiasi dengan kepercayaan tulus, Israel akan bersiap-siap untuk kesepakatan historis yang akan mengakhiri konflik dengan Palestina selamanya,” katanya, mengulangi janji yang dibuatnya saat memulai perundingan damai seumur jagung tahun 2010, lansir Aljazeera.
Menteri pertahanan Zionis yang baru Moshe Yaalon, seorang anggota Partai Likud, menentang tindakan pembekuan apapun atas pemukiman Yahudi yang menjadi tuntutan Palestina untuk memulai kembali pembicaraan damai yang disponsori Amerika Serikat.
Penghentian pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan wilayah-wilayah lain Palestina seperti Al-Quds Timur, dan Jalur Gaza, harus ditandatangani oleh menteri pertahanan Zionis.
Pendahulu Yaalon, Ehud Barak, yang memimpin partai kiri-tengah tetapi tidak mengikuti pemilu Januari kemarin, kerap dituding Yahudi menunda pembangunan pemukiman bagi mereka.
Pemukiman Yahudi yang didirikan diaas tanah-tanah milik warga Palestina merupaka pelanggaran hukum internasional, yang hingga kini tidak mendapatkan perhatian serius dari dunia kecuali hanya erupa kecaman.* (hidayatullah)
