"Mereka kan orang-orang yang memaksakan itu untuk dapatkan KJP. Sebetulnya nanti murid sekolah yang akan evaluasi. Kalau ngerokok, ketahuan, kita cabut KJP. Kalau pakai BB Dakota kita cabut KJP-nya," tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ketika ditanya syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan membeludaknya pendaftar KJP di kawasan Jakarta Barat.
Hal itu disampaikan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2013).
Semua orang dapat melaporkan penyalahgunaan KJP itu melalui berbagai saluran.
"Sesama teman lapor ke guru, kita buka di website, di sekolah-sekolah, di bank, semua orang bisa buat laporan," imbuhnya.
Pihaknya mengevaluasi KJP karena segera akan datang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Pemprov DKI akan mengevaluasi penggunaan KJP termasuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
"Makanya kita mau bikin, nanti negeri pun harusnya bayar semua di-BOP. Yang tidak mampu lu kasih KJP untuk bayar. Baru adil kan. Ini kita lagi kaji. Karena yang negeri dibayar penuh BOP-nya, sementara sekolah swasta yang murah hanya 20-30 persen. Kasihan kan sekolah-sekolah swasta murah," tuturnya. (detik)
