Keputusan itu menyusul respon Israel yang memerintahkan pembangunan 3.000 rumah baru di wilayah Tepi Barat yang mereka duduki serta penghapusan distribusi pajak yang akan digunakan untuk membayar tunggakan listrik Palestina setelah pengakuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terhadap Palestina.
Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan di Doha, Minggu, para menteri luar negeri negara Arab meminta agar resolusi yang disahkan dalam Pertemun Negara Arab di Baghdad Maret lalu tentang pemberian bantuan senilai 100 juta dolar per bulan bagi Palestina segera diimplementasikan.
"Proses pengumpulan dana akan diketuai Qatar dan sekretariat jenderal berperan dalam menghubungi setiap negara donatur untuk membayarkan sejumlah dana," kata Al-Araby Sekretaris Jenderal Liga Arab Nabil Al-Araby kepada Reuters.
Negara-negara Arab diberi waktu 15 hari untuk memberikan jawaban terhadap usulan itu.
Israel dan Amerika Serikat menolak keputusan Majelis Umum PBB yang meningkatkan status Palestina menjadi "negara non anggota" di PBB dengan mengatakan Abbas harus terlebih dahulu kembali ke meja perundingan damai yang terhenti sejak 2010 lalu karena pembangunan perumahan Yahudi.
September lalu Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan krisis ekonomi di Palestina akan memburuk kecuali negara itu mendapat peningkatan bantuan asing, sedangkan Bank Dunia memperkirakan defisit anggaran Palestina mencapai 1,5 miliar dolar pada 2012, padahal bantuan asing hanya mampu menutup 1,14 miliar.
Kamis lalu, kabinet Palestina mengumumkan kota Ramallah di Tepi Barat membutuhkan sedikitnya 240 juta dolar setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan belanja anggaranya.
Pemimpin Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, menjanjikan bantuan dana 400 juta dolar untuk Gaza ketika berkunjung Oktober lalu, namun pertempuran HAMAS dengan militer Israel menyebabkan sejumlah wilayah semakin rusak sehingga butuh lebih banyak lagi dana. (Antara)
