Pihak oposisi dan tentara pembebasan Suriah telah sepakat untuk menolak inisiatif dari utusan internasional PBB, Kofi Annan untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional yang terdiri dari pendukung rezim Bashar Assad. Bagi pihak oposisi dan tentara pembebasan, setiap ini inisiatif yang diusulkan harus memuat mundurnya Bashar Assad beserta rezimnya dari kekuasaan. Demikian dilansir Syarqulausat.
Ahmad Ramadhan, anggota eksekutif di Dewan Nasional Suriah mengatakan bahwa peluang keberhasilan inisiatif Annan tersebut tidak jelas.
"Krisis di Suriah tidak berkisar pada perkara pemerintahan, akan tetapi soal rezim otoriter yang telah melakukan kejahatan perang dan genosida terhadap rakyat sendiri, dan ini diakui sendiri oleh PBB," tegas Ramadhan.
"Tidak mungkin bagi mereka yang telah menodai tangannya dengan darah orang yang tidak berdosa, dapat menjadi mitra dalam pemerintahan. Sama juga halnya dengan inisiatif yang diajukan oleh Liga Arab dan diadopsi oleh PBB untuk menyerahkan kekuasaan Assad kepada wakilnya selama masa transisi," tegasnya lagi.
Pihak oposisi memandang peluang keberhasilan inisiatif Annan tersebut sangat kecil, karena rakyat yang telah kehilangan sekitar 20 ribu syuhada tidak akan menerima rezim Assad sebagai mitra pemerintahannya.
Senada dengan pihak oposisi, Wakil Kepada Staf Tentara Kebebasan Suriah, Kolonel Arif Mahmud juga mengatakan bahwa setiap inisiatif yang dikeluarkan tanpa memuat diturunkannya Bashar Assad, tidak akan mendatangkan pencerahan.
"Kami tidak akan menerima penyelesaian apapun sebelum diumumkannya pengunduran diri Bashar Assad," tegas Kolonel Arif Mahmud.*
Rep: Ahmad Sadzali
Red: Cholis Akbar
Sumber : Hidayatullah
