"Dia seperti drama queen. Di berbagai kesempatan usai pulang dari Mesir bertemu dengan media, purnawirawan dia curhat bakal ada kudeta," ujar Rizal usai menghadiri sebuah acara di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam.
Rizal menilai kalau SBY tidak paham dengan arti kata kudeta. Dia menilai kudeta tidak akan terjadi oleh pihak militer bersenjata karena jenderal-jenderal di Indonesia tidak bernyali. "Beda sama Vietnam atau Afrika. Biar pangkat kolonel juga berani kudeta," katanya.
Namun, Rizal meminta SBY untuk mawas diri dan jangan menakut-takuti bangsa Indonesia dengan isu kudeta. Jadi, Rizal menyarankan agar SBY mundur dari jabatannya.
"Lebih baik mundur saja sebelum dimundurkan paksa. Masyarakat sipil bersiap-siap untuk perubahan. Menjelaskan persiapan itu dilakukan sejak 3-4 bulanan lalu. Mereka bukan kekuatan bersenjata tetapi rakyat yang bosan dengan negara korup," tuturnya.
Hal senada juga diutarakan politikus Parta Hanura, disebutkannya isu kudeta dinilai hanya bentuk kegalauan semata. Berlebihan pula bila unjuk rasa diartikan sebagai bentuk kudeta.
"Kalau aksi unjuk rasa diartikan kudeta, itu hanya SBY saja yang galau," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin, di Jakarta, tadi malam. Dia mengatakan Presiden berlebihan bila mengartikan unjuk rasa yang rencananya dilakukan para aktivis pada 25 Maret 2013 sebagai kudeta. Apalagi, tambah Saleh, Indonesia tak punya sejarah kudeta sejak negara ini berdiri.
Saleh pun mengkritisi informasi intelijen yang dibuka kepada publik. Menurut dia, informasi intelijen seharusnya hanya untuk konsumsi presiden. "Harusnya analisa intelejen itu ketika diungkapkan ke presiden tidak perlu diungkapkan ke publik, karena hal itu sangat kurang elok," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Marciano Norman mengatakan akan ada aksi unjuk rasa di Jakarta, Senin (25/3) menadatang. Agenda aksi unjuk rasa itu, kata dia , adalah menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari Jabatannya.
Pekan lalu, Presiden SBY juga mengundang mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya. Seluruh tamu SBY itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik.
Dalam konferensi pers, Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Presiden juga meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.
"Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.
(dat03/inilah/kompas)
