LSM Peace Now, seraya mencuplik pengumuman pemerintah, menyebutkan secara rinci bahwa ada 607 unit rumah yang ditawarkan di Pisgat Zeev, dan 606 sisanya di Ramot, keduanya terletak di Yerusalem Timur.
LSM yang menentang keberadaan permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur itu, mengecam keras ulah pemerintah tersebut, sembari menyoroti bahwa pengumuman itu muncul setelah presiden Palestina versi Fatah Mahmud Abbas, menyatakan kembali komitmennya untuk melakukan perundingan damai, dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Israel.
"Abbas sudah mengemukakan lagi komitmen kuatnya demi solusi dua-negara, tetapi (PM Israel) Netanyahu membalasnya dengan penawaran penjualan unit permukiman baru," kata pihak LSM.
Seperti diberitakan Islamedia sebelumnya, masyarakat Palestina sendiri mengecam keras dan menolak pernyataan Mahmud Abbas tersebut.
"Tampaknya Netanyahu ketakutan dengan pemilihan pemerintahan baru di Amerika Serikat yang berlangsung hari ini (06/11-red). Ia sengaja mengumumkan kebijakannya pada saat hari pemungutan suara, agar ada perhatian publik terhadap langkahnya itu," lanjut pihak LSM.
Pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur merupakan satu isu penghambat utama yang memacetkan pembicaraan damai Israel - Palestina. Pihak Palestina yang pro-perundingan bersikap akan terus menunda perundingan selama Israel masih membangun permukiman ilegal tersebut, sementara di lain pihak, Zionis Israel penjajah ngotot menginginkan adanya perundingan tanpa syarat pendahuluan apapun.
Komunitas internasional sendiri memandang pembangunan permukiman Israel merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional, tetapi tetap saja jumlah penduduk Israel ilegal di Tepi Barat terus tumbuh hingga mencapai sekira 340.000 orang, dan 200.000 lainnya menduduki Yerusalem Timur.
Bulan lalu, Menlu Mesir menyatakan bahwa kegiatan pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina terjajah, benar-benar mengancam keamanan dan kestabilan kawasan, demikian sebagaimana laporan kantor berita Kuwait KUNA. Menlu mesir juga mendesak negara Yahudi Zionis Israel itu untuk menghentikan rencana pembangunan 800 unit rumah dan gedung pemerintah baru di wilayah Palestina.
Serangan Israel di Yerusalem Timur dan Tepi Barat itu "jelas-jelas mengancam solusi dua-negara, solusi yang didukung oleh komunitas internasional," kata pernyataan Menlu Mesir itu.
"Mesir menggarisbawahi betul, bahwa tindak-tanduk Israel untuk memisahkan Yerusalem Timur dari wilayah Palestina sekelilingnya di Tepi Barat dan usaha keras Israel untuk meyahudisasikannya, bakal membuat halangan besar dalam jalan perdamaian yang adil-menyeluruh antara Palestina dan Israel," lanjut Menteri.
Menlu Mesir juga mengemukakan bahwa Dubes Mesir di Tel Aviv, Salem, telah menyampaikan pesannya itu kepada Menlu Israel.
Dalam perkembangan sebelumnya, pada Oktober lalu, penyelidik khusus dari Dewan HAM PBB, Richard Falk, menyampaikan laporan resmi bahwa terdapat sekira 600.000 warga negara Israel yang telah berpindah ke wilayah-wilayah Palestina, dan 200.000 di antaranya bermukim di Yerusalem Timur. Selain itu, Falk juga dengan serius mendesak dunia internasional agar memboikot 13 perusahaan yang mendukung dan cari untung dari pembangunan permukiman Israel. [iina/islamedia]
