Jakarta Seperti layaknya mendung selalu mengiringi huja, begitu juga money politics saat pemilihan gubernur (pilgub) DKI tiba. Tidak sedikit temuan soal money politics yang dilakukan pasangan calon dilaporkan ke panwaslu.
"Dari yang kita pantau seperti yang kami rilis kemarin, ada sekitar 27 temuan soal pelanggaran kampanye. Dominasi politik uang, mulai dari pembagian uang secara langsung, pembagian sembako, hingga asuransi," kata ketua bidang korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan, di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2012).
Dahlan menambahkan temuannya yakni suatu pasangan cagub yang memberikan satu unit mobil ambulans untuk tingkat RW. Namun ternyata mobil tersebut baru akan menjadi milik warga jika suara yang dihasilkan di wilayah tersebut 90 persen lebih.
"Bahkan ada di satu wilayah pemberian mobil ambulans di tingkat RW. Nanti kalau suaranya 90 persen, baru ambulans itu milik warga. Ada juga modus pengumpulan massa seolah-olah relawan, dikondisikan, dan pulang dapat duit," ungkap Dahlan.
Menurut Dahlan ambulans dan pengerahan massa bayaran merupakan money politics dan bukan cost politics. Dan masih banyak wilayah di Jakarta yang menjadi lokasi terjadinya money politics.
"Ini sudah money politics, yaitu rasionalitas pemberian uangnya. Kisaran Rp 250 ribu sampai Rp 400 ribu, ini pemberian di luar nilai normal, kalau masuk cost politisc. Pemilih DKI sebagian wilayah utara, timur, dan barat masih banyak praktik seperti itu. Jangan sampai praktik yang terjadi mencederai semangat pilkada," ujar Dahlan.
Dahlan juga mengkritik modal kampanye setiap kandidat pilkada DKI Jakarta yang dinilainya tidak terbuka. "Lalu modal politik kandidat, para kandidat ini tidak terbuka soal dana kampanyenya," papar Dahlan.
Seperti diketahui, pilgub DKI Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2012 nanti. Ada 6 pasangan calon gubernur, dimana tiga diantaranya adalah incumbent dan dua independen.
(vid/gah)
Sumber : detik
